Swasembada dan Makan Gratis sebagai Taruhan Terakhir Kedaulatan Bangsa
Oleh: Presiden Prabowo Subianto
Perut yang lapar tidak mengenal jadwal sidang, tidak tunduk pada debat akademik, dan tidak menunggu stabilitas geopolitik.
Ia berteriak—hari ini, bukan besok.
Di titik inilah negara diuji: hadir atau absen.
Dan di sinilah taruhannya dimulai—bukan sekadar program, melainkan masa depan bangsa.
Bangsa yang Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Ketika saya dan Gibran maju ke hadapan rakyat, kami tidak menawarkan janji kosong atau slogan musiman. Kami membawa strategi tertulis, terukur, dan lahir dari kajian panjang lintas dekade—yang kami sebut strategi transformasi bangsa.
Intinya satu:
Indonesia harus mandiri.
Tidak ada kemerdekaan sejati bagi bangsa yang tidak bisa menjamin makan rakyatnya sendiri. Kedaulatan politik tanpa kedaulatan pangan hanyalah ilusi—ibarat rumah megah berdiri di atas pasir.
Swasembada pangan bukan romantisme masa lalu. Ia adalah syarat hidup sebuah negara. Dimulai dari beras—makanan pokok mayoritas rakyat—dan meluas ke jagung, singkong, hingga protein. Karena swasembada bukan soal karbohidrat semata, melainkan ketahanan tubuh dan masa depan generasi.
Dunia yang Retak, Pangan yang Rawan
Sejarah global memberi kita pelajaran pahit:
Ketika dunia bergolak, pasar ditutup, bukan dibuka.
Thailand dan Kamboja—dua sumber beras—dilanda konflik.
India—pemasok besar pangan dunia—berperang dengan Pakistan.
Saat pandemi COVID-19, bahkan uang pun tak berdaya: negara pengekspor menutup pintu, rakyat pengimpor menelan cemas.
Ketergantungan impor adalah ketergantungan nasib.
Dan nasib tidak boleh diletakkan di tangan bangsa lain.
Data Bicara | Swasembada Bukan Mimpi
Target awal kami jelas: empat tahun.
Namun pada 31 Desember 2025 pukul 24.00, Indonesia mencatat sejarah:
Republik Indonesia resmi swasembada beras.
Cadangan beras pemerintah hari ini melampaui 3 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah republik.
Sebagai perbandingan, pada puncak kejayaan swasembada era Presiden Soeharto, cadangan hanya mencapai 2 juta ton.
Ini bukan klaim politik.
Ini angka, gudang, dan beras yang bisa dilihat serta dimakan rakyat.
Makan Bergizi Gratis | Intervensi yang Menyelamatkan
Namun pangan tidak berhenti di sawah.
Ia harus sampai ke piring anak-anak Indonesia.
Data menunjukkan fakta getir:
Satu dari lima anak Indonesia mengalami kekurangan gizi.
Di sejumlah daerah, angkanya menembus 30 persen.
Puluhan juta anak berangkat sekolah dengan perut kosong—atau hanya nasi dan daun.
Negara tidak boleh menonton.
Maka pada 6 Januari 2025, kami mulai Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setahun kemudian—6 Januari 2026—jumlah penerima manfaat mencapai 55 juta jiwa: anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Sebagai pembanding:
Brazil membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima.
Indonesia mencapainya dalam 1 tahun.
Kritik, Cacat, dan Kejujuran Negara
Apakah program sebesar ini tanpa kekurangan? Tidak.
Apakah ada penyimpangan? Ada—karena ini kerja manusia.
Namun secara objektif, tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen.
Dan bagi kami, 0,01 persen kegagalan bukan untuk ditoleransi, melainkan diperbaiki.
Pengawasan diperketat.
Sistem diperbaiki.
Negara belajar sambil berjalan—karena perut rakyat tidak bisa menunggu kesempurnaan birokrasi.
“The hungry stomach cannot wait.” — Bung Karno
Kalimat itu bukan hiasan sejarah. Ia adalah peringatan moral bagi setiap pemimpin:
Jika negara lamban, rakyat yang menanggung lapar.
Melawan Cemooh, Membela Kebenaran
Saya tahu, program ini diejek.
Saya tahu, kami dicemooh oleh sebagian pakar dan elite nyaman.
Namun hari ini, anak-anak bertanya dengan mata berbinar:
“Pak, kapan kami dapat makan bergizi?”
Itu bukan pertanyaan politik.
Itu panggilan nurani.
Penutup | Jalan yang Kami Pilih
Kami memilih jalan yang tidak populer bagi mereka yang hidup dari korupsi.
Kami memilih jalan terjal, karena jalan itu menuju keadilan.
Jika niat kita bersih,
Jika tujuan kita rakyat,
Jika keberpihakan kita pada yang lapar dan lemah—
maka fitnah adalah tanda bahwa kita berada di jalan yang benar.
Dan di jalan itu, kami akan terus melangkah.
Karena perut rakyat tidak bisa menunggu.
