Ketika Negara Menegakkan Hukum, Namun Damai Tetap Harus Diperjuangkan
PAPUA |LINTASTIMOR.ID—
Di Tanah Papua, suara senjata sering kali lebih dulu terdengar sebelum kata-kata sempat diucapkan. Tahun 2025 menjadi saksi bahwa negara hadir dengan wajah tegas—namun sekaligus diuji: sejauh mana kekuatan dapat membuka jalan bagi perdamaian yang lestari?
Sepanjang tahun itu, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz mencatat capaian signifikan dalam penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Operasi gabungan TNI–Polri yang digelar secara berkelanjutan berhasil mengamankan 45 anggota KKB, sebuah angka yang mencerminkan intensitas konflik sekaligus keseriusan negara memulihkan keamanan.
Namun di balik angka, tersimpan tragedi kemanusiaan. Lima belas orang tewas karena melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap. Dua puluh lainnya kini menyandang status tersangka dan menjalani proses hukum. Di sini, hukum berbicara melalui prosedur, sementara nurani publik bertanya: apakah kekerasan akan pernah benar-benar mengakhiri kekerasan?
“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi masyarakat sipil dan menegakkan hukum di Papua,”
— Kombes Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz
Senjata yang Dirampas, Rasa Aman yang Diperjuangkan
Dalam operasi tersebut, aparat menyita 29 pucuk senjata api, 45 magazen, 4.194 butir amunisi, dua bahan peledak, serta berbagai senjata tradisional seperti panah. Persenjataan itu selama ini menjadi alat teror—bukan hanya terhadap aparat, tetapi terutama terhadap warga sipil yang hidup di antara ketakutan dan ketidakpastian.
Empat belas markas KKB turut dihancurkan. Langkah ini dimaksudkan untuk memutus rantai logistik dan ruang gerak kelompok bersenjata. Negara, dalam konteks ini, menegaskan batas: bahwa kekerasan bersenjata tidak dapat dinegosiasikan dalam kehidupan berbangsa.
Namun, sejarah panjang Papua mengajarkan satu pelajaran penting: menghancurkan markas tidak otomatis menghentikan ideologi, dan menyita senjata tidak serta-merta memadamkan luka sosial.
Damai Tak Lahir dari Laras Senjata
Operasi Damai Cartenz bernama “damai”, tetapi realitas di lapangan masih menyisakan paradoks. Damai belum sepenuhnya hadir ketika pendekatan keamanan berdiri sendiri, tanpa diiringi dialog, keadilan sosial, dan pemulihan kepercayaan.
Bagi TNI–Polri, tantangan ke depan bukan hanya memenangkan operasi, melainkan memenangkan hati rakyat Papua. Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi ia perlu disertai wajah humanis: perlindungan warga, penghormatan adat, dan komunikasi yang jujur.
Bagi KKB, jalan kekerasan telah berulang kali membuktikan satu hal: senjata tidak pernah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat yang diklaim diperjuangkan. Setiap peluru yang ditembakkan justru memperlebar jarak antara tujuan dan kenyataan.
Solusi Jalan Tengah: Dari Operasi ke Rekonsiliasi
Papua membutuhkan lebih dari sekadar operasi keamanan. Ia membutuhkan:
- Pendekatan hukum yang tegas namun adil, transparan, dan akuntabel.
- Dialog damai berbasis kearifan lokal, melibatkan tokoh adat, gereja, dan masyarakat sipil.
- Pembangunan yang dirasakan, bukan hanya diukur dari proyek, tetapi dari rasa aman dan martabat manusia.
- Program deradikalisasi dan reintegrasi, membuka jalan pulang bagi mereka yang ingin meninggalkan kekerasan.
Damai bukan ketika senjata terakhir disita,
melainkan ketika anak Papua tak lagi belajar mengenal dunia dari suara tembakan.
Catatan Akhir: Negara Kuat, Damai Harus Lebih Kuat
Keberhasilan Operasi Damai Cartenz sepanjang 2025 adalah cermin ketegasan negara. Namun masa depan Papua akan ditentukan oleh keberanian yang lebih besar: keberanian untuk mendengar, merangkul, dan menyembuhkan.
Karena pada akhirnya, keamanan tanpa keadilan hanya menunda konflik, sementara damai sejati lahir dari pengakuan akan kemanusiaan semua pihak.
