Musrenbang Mawokauw Jaya dan Ikhtiar Sunyi Membangun dari Akar
TIMIKA |LINTASTIMPR.ID|-Di sebuah ruang sederhana di Kampung Mawokauw Jaya, suara masa depan mulai dirundingkan. Bukan dengan teriakan, bukan pula dengan janji besar, melainkan lewat musyawarah—cara paling purba sekaligus paling bermartabat dalam membangun peradaban.
Selasa, 30 Desember 2025, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wanita, digelar untuk Tahun Anggaran 2026. Ia bukan sekadar agenda rutin pemerintahan desa, melainkan peristiwa sejarah kecil: musrenbang pertama yang pernah dilaksanakan di Distrik Wanita. Dari sinilah arah pembangunan mulai dipetakan—perlahan, hati-hati, namun penuh kesadaran.
Kepala Distrik Wanita, Merlin Temorubun, membuka kegiatan tersebut dengan satu pesan kunci: pembangunan tidak boleh saling bertabrakan. Program harus terukur, selaras, dan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Ini musrenbang pertama di Distrik Wanita. Kita harus jaga supaya tidak ada tumpang tindih program. Saya akan turun ke lapangan dua sampai tiga kali sebulan, melihat langsung kampung mana yang dikerjakan dan menyesuaikannya dengan rencana Pemda,”
— Merlin Temorubun, Kepala Distrik Wanita
Pernyataan itu bukan sekadar janji birokratis. Ia adalah isyarat kepemimpinan yang hadir di lapangan, bukan hanya di balik meja. Dalam konteks wilayah yang sedang bertumbuh, kehadiran seperti ini menjadi kunci agar pembangunan tidak berubah menjadi daftar proyek semata.
Di Antara Regulasi dan Kebutuhan Nyata
Musrenbang Mawokauw Jaya berlangsung dalam situasi transisi regulasi. Perubahan aturan, termasuk Permendagri/PMK 81 yang belum sepenuhnya tersinkronkan, membuat sebagian usulan masyarakat belum bisa diakomodir secara langsung.
Namun Merlin meminta masyarakat bersabar—tanpa memadamkan harapan.
“Kita memang belum tahu pasti cara menyinkronkan aturan baru ini. Tapi saya minta masyarakat tenang. Usulan yang benar-benar urgent akan tetap dibantu oleh Pemda,” ujarnya.
Di titik ini, musrenbang bukan lagi sekadar forum teknis, melainkan ruang dialog antara regulasi dan realitas—antara aturan negara dan denyut kebutuhan kampung.
Suara Kampung sebagai Kompas Pembangunan
Sementara itu, Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, menegaskan bahwa musrenbang harus berpihak pada suara warga. Baginya, pembangunan tidak boleh berhenti di angka-angka dana desa, tetapi harus menemukan jalannya hingga ke tingkat distrik dan kabupaten.
“Kalau ada usulan yang tidak bisa dibiayai lewat dana desa, kita bawa ke musrenbang distrik untuk diteruskan ke Pemda,” kata Edyson.
Musrenbang ini pun dibuka seluas-luasnya. Ketua RT, tokoh agama, pemuda, kelompok tani—semua diundang duduk setara, menyampaikan pandangan, mengajukan harapan.
“Dengan masukan dari semua pihak, kita berharap pembangunan dan pelayanan di kampung bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Di sinilah esensi pembangunan berbasis masyarakat menemukan maknanya: kampung bukan objek, melainkan subjek.
Membangun Tidak Selalu Tentang Beton
Musrenbang Mawokauw Jaya menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu tentang bangunan fisik. Ia juga tentang proses belajar bersama, menyusun prioritas, dan memahami keterbatasan tanpa kehilangan arah.
Kolaborasi antara pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan masyarakat menjadi fondasi penting agar rencana pembangunan tidak tercerabut dari kenyataan sosial. Dalam musyawarah itu, harapan dirumuskan, kesabaran diuji, dan kepercayaan mulai ditumbuhkan.
Di Kampung Mawokauw Jaya, pembangunan tidak datang sebagai perintah dari atas. Ia lahir dari meja musyawarah, dari suara warga, dari kesediaan untuk mendengar.
Dan barangkali, di sanalah pembangunan menemukan bentuknya yang paling manusiawi.
