ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID) – Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves, S.T menggelar dan memimpin rapat teknis untuk melaksanakan verifikasi data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Selasa (06/05/2025)
Rapat yang dihadiri Para Asisten, Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Belu ini membahas petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi data, yang merupakan bagian penting dari program JKN-KIS.
Tujuan rapat tersebut, untuk memastikan bahwa verifikasi data kepesertaan BPJS Kesehatan berjalan lancar dan efektif.
“Verifikasi data ini penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta JKN-KIS yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terdaftar dengan benar dan mendapatkan hak-haknya,” papar Wabup Belu Vicente.
Meski begitu, kata Wabup Belu Vicente, rapat bersama dengan Tim BPJS, masih ditemukan data yang belum valid, sehingga perlu perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
“Saya minta kepada para camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan pendataan ulang supaya data yang kita sampaikan atau kita berikan ke BPJS adalah data yang valid. Hari ini kita sudah siapkan format dan juknisnya untuk di bagikan kepada RT/RW atau kepala dusun untuk mengisi format itu,” pinta Wabup Belu, dan meminta Lurah dan Kepala Desa ikut mengawasi pengambilan data sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Wabup Vicente menjelaskan, Program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) adalah program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu perlu verifikasi data kepesertaan JKN-KIS, untuk memastikan bahwa data peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan akurat dan valid,” ujar Wabup Vicente.
Verifikasi ini meliputi pengecekan data diri peserta, seperti nama, NIK, alamat, dan lain-lain. Selain itu, verifikasi dapat membantu mencegah adanya duplikasi kepesertaan dalam JKN-KIS, sehingga dana program dapat dialokasikan secara efektif.
“Kita harus memastikan bahwa
bahwa data peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan akurat dan valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tepat,” tandasnya.
Wabup Vicente juga menerangkan bahwa Verifikasi data juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena data yang akurat dapat digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program kesehatan yang lebih efektif.
“Rapat teknis ini penting untuk memastikan bahwa verifikasi data kepesertaan JKN-KIS dapat dilakukan dengan benar dan efisien. Dalam rapat ini, berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi data, seperti petugas BPJS Kesehatan, petugas dinas kesehatan, dan perwakilan masyarakat, dapat berkoordinasi dan membahas langkah-langkah yang perlu diambil,” tutup Wabup Vicente.
