APBD 2026 Belu, Natal, dan Etika Disiplin Kekuasaan
ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID) –Palu itu diketuk perlahan,
namun gema tanggung jawabnya panjang.
Di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Belu, Selasa, 23 Desember 2025, Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Belu Tahun 2025 resmi ditutup. Bersamaan dengan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026 ditetapkan—menjadi kompas fiskal, sekaligus cermin komitmen politik pemerintahan daerah ke depan.
Di hadapan para wakil rakyat, pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda, Bupati Belu Willybrodus Lay, SH berdiri dengan nada tenang namun tegas. Penutupan sidang bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja yang sesungguhnya.
Syukur, Natal, dan Energi Baru Pemerintahan
Bupati Willy Lay mengawali sambutannya dengan mengajak seluruh hadirin menengadah sejenak—menempatkan syukur sebagai fondasi keputusan publik.
“Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerah-Nya kita dapat melaksanakan penutupan Sidang DPRD Kabupaten Belu Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam keadaan sehat.”
Momentum penetapan anggaran bertepatan dengan perayaan iman. Natal dan Tahun Baru, menurut Bupati, bukan sekadar kalender, tetapi energi moral bagi penyelenggara pemerintahan.
“Semoga kelahiran Sang Juru Selamat membawa damai, sukacita, serta energi baru untuk menyongsong Tahun 2026.”
Sinergi Eksekutif–Legislatif: Demokrasi yang Bekerja
Bupati Willy Lay menegaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan mencerminkan kemitraan yang sehat antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Perbedaan pandangan bukan penghalang, melainkan bagian dari demokrasi yang matang.
“Mekanisme persidangan yang telah kita lalui menunjukkan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Belu sebagai mitra kerja.”
Sinergi ini, menurutnya, menjadi syarat agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar menopang visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu.
Anggaran di Tengah Efisiensi, Harapan di Tengah Keterbatasan
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, APBD Belu Tahun Anggaran 2026 tetap dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Rincian APBD 2026 pun dipaparkan secara terbuka:
- Pendapatan Daerah: Rp824.597.507.892
- Belanja Daerah: Rp853.715.942.950
- Pembiayaan Netto: Rp29.118.435.058
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah janji politik yang harus diterjemahkan menjadi jalan, layanan, pendidikan, dan kesejahteraan.
“Keputusan yang ditetapkan hari ini di tengah efisiensi anggaran diharapkan mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.”
APBD sebagai Instrumen Kesejahteraan
Bupati Willy Lay menekankan bahwa APBD 2026 tidak boleh berhenti di dokumen. Ia harus hidup dalam program dan kegiatan nyata, selaras dengan RKPD Tahun 2026.
“APBD ini harus menjadi instrumen untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.”
Anggaran, dalam pandangan ini, adalah alat pelayanan, bukan tujuan kekuasaan.
Pesan Tegas: Disiplin adalah Wajah Pemerintahan
Di penghujung sambutan, Bupati Belu menyampaikan pesan yang tajam—tanpa metafora, tanpa basa-basi. Mulai tahun depan, seluruh pimpinan OPD wajib hadir dalam setiap sidang paripurna DPRD.
“Kehadiran akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja.”
Ia bahkan meminta Sekretariat Dewan untuk mencatat secara khusus pimpinan OPD yang absen.
“Sidang paripurna harus dihadiri para pimpinan OPD terkait. Ini bagian dari tanggung jawab bersama.”
Disiplin, bagi Bupati, bukan sekadar administrasi, melainkan cermin keseriusan melayani rakyat.
Dari Sidang ke Kerja Nyata
Ucapan terima kasih disampaikan kepada DPRD dan seluruh pemangku kepentingan atas dinamika, kritik, dan kerja sama sepanjang tahun 2025. Harapannya satu: Belu bergerak ke depan sebagai daerah yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
Palu telah diketuk.
APBD telah disahkan.
Kini, waktu tidak lagi berpihak pada kata-kata—
melainkan pada kerja nyata.
