ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID]-
Pada pagi yang khidmat di Atambua, Senin 22 Desember 2025, ruang pelantikan itu tidak sekadar dipenuhi jas dinas dan derap formalitas birokrasi. Ia dipenuhi jeda-jeda sunyi yang sarat makna—tentang amanah, tentang kekuasaan yang dititipkan, dan tentang tanggung jawab yang kelak diuji oleh waktu.
Di hadapan negara dan masyarakatnya, Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H, memimpin pengambilan sumpah jabatan para Aparatur Sipil Negara, sebuah peristiwa yang menandai babak baru perjalanan pemerintahan di tanah perbatasan ini.
Tubuh Kekuasaan dan Jiwa Pelayanan
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu bukanlah sekadar rotasi struktur. Ia adalah denyut dinamika organisasi—upaya merawat tubuh birokrasi agar tetap hidup, adaptif, dan bernyawa pelayanan. Hadirnya Forkopimda, Ketua DPRD, serta jajaran pimpinan OPD mempertegas bahwa peristiwa ini adalah peristiwa bersama, bukan milik individu semata.
Dalam sambutannya, Bupati Willy Lay menempatkan pelantikan sebagai proses pembacaan ulang makna jabatan:
“Pelantikan yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan proses manajemen kepegawaian yang bertujuan untuk penguatan, pengembangan, dan pemberdayaan potensi diri dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur.”
Kata-kata itu tidak melayang. Ia menjejak pada proses evaluasi yang, menurut Bupati, dilakukan dengan kehati-hatian, profesionalitas, dan integritas—serta telah mengantongi rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
Jabatan sebagai Amanah, Bukan Singgasana
Di tengah budaya birokrasi yang kerap terjebak rutinitas, Bupati Belu mengingatkan satu hal mendasar: jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, jujur, tertib, cermat, dan semangat pengabdian untuk kepentingan negara dan masyarakat.”
Lima penekanan ia sampaikan dengan nada tegas namun reflektif: menjaga integritas, meningkatkan kinerja, taat aturan, membangun kerja sama, dan segera melakukan serah terima jabatan. Bukan sekadar daftar kewajiban, melainkan peta etik bagi para pemangku kepentingan.
Lebih jauh, ia mendorong keberanian untuk berinovasi—menghadirkan solusi, bukan sekadar prosedur.
“Sebagai pemimpin, Saudara harus mampu menghadirkan program-program inovatif yang menjadi solusi atas berbagai persoalan di lingkup kerja masing-masing.”
Di sanalah jabatan menemukan maknanya: ketika keputusan berpihak pada publik, dan kebijakan berakar pada realitas.
Nama-Nama, Harapan-Harapan
Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik membawa tanggung jawab strategis: dari Staf Ahli Bupati hingga kepala dinas yang mengelola komunikasi, lingkungan, bencana, ketertiban, dan peternakan. Mereka adalah simpul-simpul kebijakan yang menentukan arah pelayanan publik Kabupaten Belu pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, dua puluh satu Pejabat Administrator—dari kepala bagian, camat, kepala bidang, hingga sekretaris camat—menjadi urat nadi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di tangan merekalah, visi sering kali diuji oleh realitas, dan rencana ditantang oleh kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Di Antara Sumpah dan Kerja
Pelantikan ini berakhir dengan ucapan selamat, namun sesungguhnya di situlah pekerjaan dimulai. Di atas tanah Belu—wilayah perbatasan yang sarat sejarah, tantangan, dan harapan—jabatan bukan sekadar nama di papan struktur. Ia adalah ikrar yang harus dibuktikan oleh kerja, oleh keberanian mengambil keputusan, dan oleh kesediaan mendengar suara rakyat.
“Saya yakin dan percaya bahwa Saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya,” tutup Bupati Willy Lay.
Keyakinan itu kini berpindah tangan—menjadi beban yang indah, sekaligus tanggung jawab yang tidak boleh dikhianati. Karena pada akhirnya, sejarah pemerintahan tidak diingat dari siapa yang dilantik, melainkan dari siapa yang benar-benar melayani.
