Oleh: Mappasessu, S.H., M.H — Akademisi dan Peneliti Hukum Pemerintahan
Dari Intuisi ke Bukti: Soppeng Memasuki Era Data-Driven Governance
Soppeng sedang beranjak dari kebiasaan menebak ke kemampuan membaca bukti. Dari intuisi ke data, dari kebijakan yang bersandar pada rutinitas ke keputusan yang berpijak pada realitas.
Transformasi ini tampak dalam komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng yang mulai menata arah pembangunan melalui sistem informasi terpadu—mengelola data kependudukan, kemiskinan, dan dinamika sosial-ekonomi secara digital.
Inilah yang disebut data-driven governance — sebuah paradigma tata kelola modern yang menempatkan data bukan sebagai laporan formalitas, melainkan sebagai kompas kebijakan. Dalam teori Governance Analytics, data adalah instrumen untuk membaca pola sosial, mengenali tren kesejahteraan, dan memahami perilaku masyarakat sebelum melahirkan keputusan publik.
“Data bukan lagi sekadar angka, melainkan cermin kehidupan masyarakat. Di sanalah kebijakan menemukan arah moralnya,” ujar Mappasessu.
Membaca Angka, Memahami Kehidupan: Potret Kemiskinan dan Ketimpangan
Data terbaru BPS Sulawesi Selatan (2024) menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng berada di kisaran 7,87%, menurun tipis dari tahun sebelumnya (8,12%). Namun di balik penurunan itu, tersimpan paradoks: kemiskinan di Soppeng bukan sekadar soal pendapatan, melainkan soal akses terhadap peluang hidup layak.
Di Kecamatan Lilirilau dan Liliriaja, angka kemiskinan menurun, tetapi tantangan baru muncul — kesenjangan digital dan rendahnya partisipasi generasi muda di sektor formal. Sementara sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal masih bergulat dengan cara lama, belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pertanian cerdas (smart farming).
“Kemiskinan di Soppeng kini bukan lagi masalah uang, tapi masalah pintu yang belum terbuka — pintu menuju akses digital, pendidikan, dan pasar modern,” tulis Mappasessu dalam catatan penelitiannya.
Sinyal Perubahan: Digitalisasi Pemerintahan dan Analitik Sosial
Langkah-langkah reformasi mulai tampak. Melalui program Satu Data Daerah, Dashboard Sosial-Ekonomi, serta penguatan Sistem Informasi Desa (SID), Pemerintah Kabupaten Soppeng sedang menyiapkan fondasi pemerintahan berbasis data yang utuh dan transparan.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep Governance Analytics—pemerintah bukan lagi sekadar pengumpul laporan, melainkan pembaca tren sosial dan pengambil keputusan berbasis analisis. Data tentang UMKM, tenaga kerja, dan bantuan sosial kini menjadi jendela untuk memahami denyut kehidupan masyarakat.
Namun, untuk membuat data benar-benar “hidup”, dibutuhkan ekosistem kolaboratif:
- BPS dan Dinas Sosial harus menjaga akurasi data.
- Desa dan kecamatan wajib memperbarui informasi secara real-time.
- Warga dan akademisi diberi ruang untuk ikut membaca dan menafsirkan data publik.
Tanpa partisipasi masyarakat, data hanya akan menjadi arsip. Ia tidak akan pernah menjelma menjadi alat perubahan.
Menembus Hambatan: Dari Teknologi ke Budaya Birokrasi
Masih ada tantangan yang menuntut keberanian perubahan.
Kualitas data antarinstansi belum seragam, interpretasi kebijakan sering berbeda, dan literasi digital di kalangan ASN serta perangkat desa masih terbatas. Lebih jauh, kebiasaan menggunakan data untuk evaluasi kebijakan belum tumbuh menjadi budaya sistematis.
“Tata kelola berbasis data bukan hanya urusan teknologi, tetapi soal perubahan cara berpikir birokrasi,” tegas Mappasessu.
Solusinya tak lain adalah pelatihan terpadu, regulasi kuat untuk Satu Data Daerah, serta integrasi data kemiskinan lintas sektor agar setiap kebijakan lahir dari bukti, bukan sekadar niat baik.
Soppeng 2030: Membangun Pemerintahan Cerdas dan Manusia Data-Literate
Jika arah ini terus dijaga, Soppeng berpotensi menjadi kabupaten percontohan tata kelola digital di Sulawesi Selatan. Kunci utamanya bukan di perangkat lunak, melainkan di manusia — ASN, perangkat desa, dan warga yang melek data, yang mampu menafsirkan angka menjadi keputusan sosial yang adil.
“Pemerintahan cerdas tidak lahir dari mesin, tapi dari manusia yang mampu membaca data dengan nurani,” tulisnya penuh keyakinan.
Soppeng kini menulis bab baru: bagaimana data tidak hanya menggerakkan kebijakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap angka menyimpan wajah manusia, setiap grafik menyimpan harapan akan kehidupan yang lebih baik.
Dari Data, Kita Bisa Membaca Masa Depan
Data bukan sekadar angka — ia adalah bahasa harapan.
Soppeng sedang menempuh jalan sunyi namun pasti menuju tata kelola yang berbasis bukti, berkeadilan, dan berkeadaban.
Kini saatnya masyarakat ikut menjadi bagian dari perubahan: membaca, mengawal, dan menyuarakan data, agar pembangunan Soppeng benar-benar berpijak pada kenyataan, bukan sekadar retorika.
Sebab di setiap data, tersimpan kisah manusia — dan di sanalah hukum menemukan maknanya yang paling luhur. (*)
