MIMIKA |LINTASTIMOR.ID]-Ratusan masyarakat dari empat distrik di kabupaten Mimika yang dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika menduduki Kantor Dinas Perhubungan Mimika, di Jalan Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah, Selasa (29/4/2025).
Dalam orasinya, Eli Dolame menegaskan bahwa pelayanan subsidi penerbangan perintis harus segera dibuka mengingat masyarakat hidup dalam kesusahan.
“Kami mau ke kampung susah, tidak ada transportasi darat atau transportasi laut, sehingga kami harus sewa helikopter dan pesawat dengan biaya mahal baru bisa kekampung,” kata Eli Dolame.
Eli dolame meminta dinas perhubungan dan pemda mimika agar bertanggungjawab atas masalah ini karena sangat merugikan masyarakat.
“Kami jadi korban faktor keamanan dengan stigma mengeluarkan daerah ini menjadi zona merah sehingga tidak ada pesawat yang berani kesana,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir saat menemui pendemo mengatakan, tahun 2024 subsidi penerbangan perintis masih berada di bawah APBN melalu kantor UPBU Mozes Kilangin.
“Memang tahun 2024 subsidi penerbangan perintis tidak berjalan. Kami sudah koordinasi dengan UPBU karena tidak ada operator mau ikut pelelangan subsidi penerbangan perintis,” kata Jania Basir.
Jania mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan UPBU kenapa penerbangan tidak jalan.
“Ini akhirnya anggaran dari APBN subsidi dipotong oleh pusat. Kami berupaya menggunakan APBD Mimika dan tahun sudah dianggarkan,” jelasnya.
Meski dijelaskan demikian, massa tetap menuntut pertanggungjawaban dan juga meminta Bupati Mimika datang langsung menemui mereka.
Jania mengatakan, dishub mimika telah berusaha menjalankan penerbangan perintis dengan menggelontorkan anggaran tahun 2025 senilai Rp 25 miliar.
“Memang faktanya operator tidak ada yang mau. Masyarakat sudah datang ke kantor untuk melakukan koordinasi tetapi semua ini terhambat,” ungkapnya.
Sementara Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, kalau ia menghargai tuntutan dari masyatakat empat distrik di wilayah pegunungan mimika.
“Terimakasih sudah menyampaikan aspirasi karena saya tahu masyarakat sudah terisolasi sangat lama karena keterbatasan akses penerbangan,” kata Johannes Rettob.
Johannes Rettob mengatakan, selama dua tahun lebih masyarakat terisolasi karena tidak ada penerbangan karena ada beberapa masalah seperti kejadian di Alama dan Hoya.
“Kita akan perhatikan ini dan saya akan diskusikan ini dengan TNI-Polri guna memastikan agar empat distrik ini aman dari segala bentuk gangguan,” ujarnya.
Menurut Johannes, stigma yang menyebut bahwa zona merah ini harus dihilangkan didukung dengan jaminan keamanan dari masyarakat.
“Saya minta masyarakat menjamin keamanan jika penerbangan subsidi perintis kembali dibuka. Saya akan bicara dengan TNI-Polri. Kalau aman pasti pesawat akan kesana,” ujarnya.
Johannes berjanji akan membuka akses jika keamanan terjamin di empat distrik yaitu, Jila, Alama, Hoya, dan Tembagapura.
Disisi lain Kapolres Mimika, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan, sebelumnya pernah ada kesepakatan agar pelayanan penerbangan kembali dibuka.
“Memang kendalanya adalah keamanan seperti pembakaran pesawat sehingga tidak berjalan hingga saat ini,” kata AKBP Billyandha.
Adapun isi tuntutan Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika antara lain:
1. Pemda Mimika stop melakukan stigma zona merah di empat distrik yakni, Tembagapura, Alama, Hoya, Jila.
2. Pemerintah segera membuka akses penerbangan perintis subsidi begitupun pelayanan kargo ke lapangan terbang Jila, Tsinga, Arwanop, Alama dan lainnya.
3. Pemda Mimika melalui Dishub segera membuka akses pelayanan subsidi.
4. Pemda Mimika diminta segera selesaikan bandara dalam proses pembangunan di Hoya dan Alama serta verifikasi lapangan terbang yang sudah dibangun.
5. Pemda Mimika diminta segera berikan subsidi penerbangan berupa helikopter di pedalaman yang masih tahap pembangunan lapangan terbang.
6. Pemda Mimika diminta kerja sama jangka panjang untuk melihat kondisi masyarakat agar penerbangan subsidi tidak terhambat.
7. Pemda Mimika dan masyarakat empat distrik dengan tegas memberikan estimasi waktu satu bulan agar penerbangan dibuka Kembali, Jika tidak maka massa akan melumpuhkan aktifitas dinas perhubungan.
(Redaksi)
