LintasTimor.id — Suara Perbatasan untuk Perdamaian Dunia
TIMIKA |LINTASTIMOR.ID)– Di bawah langit senja Timika yang memerah lembut, suara dari lembah-lembah dan lereng-lereng gunung bersatu menjadi satu nyanyian: Papua harus memimpin di tanahnya sendiri.
Suara itu datang dari hati tujuh suku besar di Kabupaten Mimika, yang dengan lantang namun penuh hormat menyerukan dukungan agar Presiden PT Freeport Indonesia berikutnya berasal dari putra asli Papua.
Di hadapan awak media, Yonas Magai, tokoh agama sekaligus Sekretaris Pusat Pengendali dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2-EMAPTP), berdiri dengan tenang. Di balik sorot matanya, tersimpan keyakinan akan makna sejati dari keadilan dan kemandirian.
“Seluruh elemen masyarakat tujuh suku di Mimika sepakat mendukung calon pemimpin PT Freeport yang berasal dari orang asli Papua,” ucapnya mantap dalam konferensi pers, Kamis (23/10/2025).
Dukungan itu bukan sekadar desakan politik, tetapi seruan moral dan kultural—lahir dari pengalaman panjang masyarakat Papua yang ingin melihat anak negerinya memegang kendali atas sumber daya yang selama ini mereka jaga dengan darah dan doa.
Momentum ini hadir menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden PT Freeport Indonesia pada 20 Oktober 2025. Di sisi lain, dua bulan terakhir, Mimika didera kabar duka: tujuh karyawan Freeport tertimbun di area tambang, menggoreskan luka yang mempertebal kesadaran kolektif tentang perlunya pemimpin yang memahami tanah dan manusianya.
Dalam surat resmi yang dikirim ke CEO Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. di Amerika Serikat, Richard Adkerson, serta kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, masyarakat Mimika menyampaikan permohonan agar pemimpin berikutnya adalah putra-putri asli Papua yang berpengalaman di sektor pertambangan, terutama di wilayah Timika dan Tembagapura.
“Pemilihan pemimpin PT Freeport harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi dan tantangan di lapangan, agar dapat menjalankan tugas secara optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tutur Yonas lembut, seolah kata-katanya lahir dari dada yang penuh harap.
Ia kemudian mengurai dasar hukum dari pernyataan sikap itu.
Pertama, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2001, yang menegaskan perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua.
Kedua, kebijakan daerah otonom baru, yang membuka ruang lebih luas bagi anak-anak Papua mengisi posisi strategis.
Ketiga, penguatan regulasi nasional yang menuntun kemandirian ekonomi dan kepemimpinan di tanah kelahiran sendiri.
Surat dukungan tersebut tak hanya ditandatangani oleh para tokoh adat, tetapi juga oleh perempuan, pemuda, tokoh agama, dan tujuh kepala suku, sebagai simbol kesatuan dan tekad yang berpijar di jantung Tanah Amungsa.
Di tengah hiruk-pikuk tambang dan deru mesin di kaki pegunungan Tembagapura, suara itu mengalun seperti kidung tua dari leluhur—sebuah doa panjang agar kelak orang Papua tidak hanya menjadi penjaga tambang, tapi juga pemimpin masa depan di bumi emasnya sendiri.
