TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Di tengah upaya menjaga ketahanan pangan dan kualitas hasil pertanian, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanbun), langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi wujud perlindungan terhadap para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pertemuan penting digelar di Kantor Distanbun Mimika, Jalan Kilo 7, Kamis (16/10), membahas strategi pengawasan yang lebih tajam dan terukur. Kepala Distanbun Mimika, Alice Wanma, menuturkan bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sejatinya telah dibentuk sejak 2022, namun belum berfungsi secara optimal.
“Kami menyadari betapa pentingnya pengawasan terhadap pupuk yang beredar. Tidak semua pupuk yang masuk ke Timika terjamin kualitasnya. Karena itu, kami akan merevisi SK Bupati agar KP3 dapat bekerja lebih efektif dan menyentuh langsung kepentingan petani,” ujar Alice dengan nada tegas namun penuh empati.
Ia menambahkan, dinasnya secara rutin mengambil sampel pupuk dari berbagai pihak untuk diuji kualitasnya. Hingga kini belum ditemukan pupuk palsu, namun pengawasan tetap diperketat agar tidak memberi ruang bagi praktik curang.
Kondisi lain yang menjadi perhatian adalah menurunnya jumlah pupuk subsidi akibat dinamika ekonomi global. “Dulu kita bisa menerima lebih dari 3.000 ton pupuk subsidi, tetapi tahun ini hanya sekitar 600 ton. Ini tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” tutur Alice.
Sebagai langkah strategis, Distanbun Mimika memprioritaskan penyaluran pupuk subsidi hanya bagi petani yang terdaftar dalam sistem resmi serta mendorong penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Inosensius Yoga Pribadi, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, menegaskan bahwa pertemuan tersebut juga menghasilkan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pupuk dan pestisida.
“SOP ini akan menjadi pedoman bagi tim KP3 untuk melakukan pengawasan secara berkala. Jika ditemukan produk yang rusak atau kedaluwarsa, tim akan mengambil langkah pemusnahan sesuai standar agar tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.
Pengawasan yang lebih ketat bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang memastikan kesejahteraan petani dan keselamatan tanah yang menjadi sumber kehidupan. Pemerintah berharap, pengendalian peredaran pupuk dan pestisida yang baik akan menghasilkan pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Mimika.
