KUPANG, [LINTASTIMOR.ID]— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendorong transparansi dan sinergi dalam pelaksanaan proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi tonggak kemandirian garam Indonesia.
Kunjungan Direktorat Monitoring KPK RI ke Kantor Gubernur NTT pada Selasa (14/10/2025) dipimpin oleh Anik Rahmawati, bersama M. Agung Sasongko dan Arrum Retnosari. Mereka disambut langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di ruang kerjanya.
“Pendekatan yang kami dorong bukan semata menindak, tetapi mencegah—membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel sejak awal,” ujar Gubernur Melki Laka Lena usai pertemuan.
Menurut Gubernur, proyek K-SIGN sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi NTT berperan memastikan iklim pembangunan yang kondusif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami sangat menghargai kolaborasi bersama KPK RI ini. Sinergi seperti ini penting agar proses pembangunan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan target produksi mencapai dua juta ton garam per tahun, proyek K-SIGN diyakini akan menjadi lompatan besar menuju kemandirian garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Rote Ndao.
Gubernur Melki menutup pernyataannya dengan ajakan penuh semangat:
“Mari terus kawal setiap langkah pembangunan di NTT dengan integritas, transparansi, dan semangat kolaborasi.”
