KEFAMENANU | LINTASTIMOR.ID – Dari kota perbatasan, suara keadilan kembali menggema. Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Wilem Oki, melangkah dengan ketenangan dan tekad. Siang itu di Kupang, ia mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Perwakilan NTT untuk mencari kebenaran atas polemik pembatalan kelulusan PPPK Tahap II yang selama ini mengguncang TTU.
Dalam kunjungannya yang bertepatan dengan agenda Asistensi Perubahan APBD Tahun 2025 di Provinsi NTT, Wilem Oki menegaskan bahwa langkah ini murni dorongan hati — bukan untuk berpolemik, tetapi untuk memastikan setiap keputusan publik tetap berpijak pada aturan, akal sehat, dan rasa keadilan.
“Saya datang secara pribadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Pembatalan kelulusan PPPK tahap dua harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan regulasi yang berlaku,”
— Wilem Oki, Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD TTU
Dari hasil pertemuan itu, BKN Perwakilan NTT menegaskan bahwa pengumuman kelulusan PPPK tahap kedua sepenuhnya merupakan keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Proses seleksi telah melalui mekanisme objektif, mulai dari verifikasi dokumen hingga penilaian akhir. Karena itu, kewenangan membatalkan kelulusan pun bukan berada pada pemerintah daerah, melainkan di tangan Panselnas.
“Apabila terdapat data atau dokumen yang tidak memenuhi syarat, maka proses pembatalan harus diajukan secara resmi kepada Panselnas untuk dipertimbangkan,”
— Penjelasan BKN Perwakilan NTT kepada Wilem Oki
Dalam kesempatan itu, Oki juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengalihkan peserta yang sudah lulus namun dibatalkan menjadi PPPK paruh waktu, meskipun melalui ruang diskresi bupati.
Hal itu dikarenakan formasi PPPK paruh waktu hanya diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK penuh waktu.
“Kita tidak boleh mengambil kebijakan yang justru merugikan masa depan generasi muda TTU. Mereka sudah berjuang melalui proses panjang dan patut dihargai,”
— Wilem Oki
Lebih lanjut, BKN Perwakilan NTT menyampaikan bahwa seluruh dinamika di TTU sudah diteruskan ke BKN Pusat untuk mendapatkan atensi serius. Tujuannya, agar ada solusi konkret dan adil yang bisa mengakhiri keresahan di daerah.
Langkah Oki bukan sekadar perjalanan birokratis, tapi sebuah simbol kepedulian dari perbatasan. Bahwa di tengah hiruk pikuk kekuasaan dan kebijakan, masih ada suara yang bersuara untuk mereka yang tersisih — suara dari batas negeri, untuk dunia.
Tagline:
LINTASTIMOR.ID – Suara dari Perbatasan untuk Dunia
