LARANTUKA |LINTASTIMOR.ID) – Suara dari Perbatasan untuk Perdamaian Dunia
––Jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini berjalan pincang.
Sebanyak 204 jabatan eselon II, III, dan IV masih dibiarkan lowong, bahkan sebagian lebih dari satu tahun. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat roda pemerintahan.
Kenyataan pahit itu mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Flores Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat membahas APBD Perubahan 2025, Selasa (30/9/2025).
Anggota Banggar DPRD, Ato Agil dan Yakobus Basa Lewar, menyoroti minimnya keseriusan Pemkab dalam mengisi jabatan penting tersebut.
“Pemerintah harus serius soal jabatan-jabatan lowong ini. Harus segera diisi. Roda birokrasi kita sangat terganggu. Kita tunggu apa, sampai sekarang belum terisi,” tegas Ato Agil.
Yakobus Basa Lewar pun mengaitkan masalah ini dengan visi besar kepemimpinan baru yang mengusung slogan Lompatan Jauh.
“Reformasi birokrasi jadi salah satu janji utama. Tapi kita lihat banyak jabatan eselon justru dibiarkan kosong. Sudah lebih dari enam bulan kepemimpinan berjalan, kondisi ini masih sama,” ujar Yakobus.
Menunggu Seleksi dan Pelantikan
Kepala BKPSDM Flores Timur, Rufus Koda Teluma, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan seleksi Jabatan Tinggi Pratama untuk mengisi enam jabatan eselon II.
Menurut Rufus, proses kini lebih singkat karena kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah dialihkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dengan mekanisme baru ini, proses seleksi sudah berbasis sistem dan aplikasi. Jika sesuai tahapan, akhir Desember atau pasca-Natal sudah bisa pelantikan. Oktober ini kita mulai membuka tahapan seleksi,” jelas Rufus.
Rufus juga menegaskan, seleksi jabatan lain melalui pansel akan tetap berjalan tahun ini, sementara job fit untuk mutasi dan rotasi diproyeksikan pada 2026.
Peta Kekosongan Jabatan
Saat ini terdapat enam jabatan tinggi pratama (eselon II) yang kosong: Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kesbangpol, Direktur RSUD Larantuka, serta Inspektur Daerah yang segera pensiun pada November mendatang.
Sedangkan 198 jabatan eselon III dan IV yang lowong tersebar di berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris dinas, camat, kepala bagian, hingga kepala bidang dan kepala seksi.
Desakan DPRD
DPRD menilai, birokrasi yang pincang akibat kekosongan jabatan ini akan berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera menyikapi dengan serius agar roda birokrasi tidak semakin terganggu,” tandas Yakobus Basa Lewar menutup rapat.
