TIMIKA | LINTASTIMOR.ID) –
Tiga perempat tahun telah berlalu, namun serapan anggaran Kabupaten Mimika masih jalan di tempat. Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi belanja baru menyentuh angka 30 persen. Situasi ini membuat Bupati Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara dengan nada tajam.
▌ “Semua sudah jelas. Masalahnya ada pada koordinasi dan birokrasi. Operator dinas tidak sinkron dengan Bappeda dan Keuangan,”
— Johannes Rettob, Bupati Mimika
Dalam rapat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (30/9/2025), Bupati menegaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan sekadar angka di laporan, melainkan hambatan nyata bagi masyarakat. Infrastruktur tersendat, pelayanan publik terganggu, dan pembangunan melambat.
Sorotan pun diarahkan pada lemahnya sinergi antarinstansi. Menurutnya, operator dinas seharusnya menjadi penggerak data dan dokumen, bukan penghambat proses administrasi.
▌ “Realisasi anggaran berdampak langsung pada masyarakat. Kalau anggaran lambat terserap, otomatis pembangunan juga ikut tertahan,”
— Johannes Rettob, Bupati Mimika
Untuk itu, Johannes Rettob mendorong langkah strategis. Evaluasi birokrasi perlu dilakukan, kapasitas staf ditingkatkan, koordinasi antar-OPD diperkuat, teknologi informasi dimanfaatkan, dan pengawasan diperketat.
Harapannya, Mimika bisa mengejar ketertinggalan dan memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
“Dengan langkah tepat, Mimika dapat memaksimalkan manfaat anggaran untuk masyarakat dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
