TIMIKA, |LINTASTIMOR.ID| – Suasana ruang rapat pemerintah daerah Mimika mendadak tegang. Dengan nada tegas, Bupati Mimika Johannes Rettob mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh kepala distrik: mereka diberi waktu satu bulan untuk menyerahkan data lengkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga ke tingkat kampung.
“Saya beri waktu satu bulan! Saya butuh informasi detail tentang warga miskin, anak putus sekolah, dan yang tidak sekolah. Ini semua untuk menghitung IPM di setiap distrik, bukan hanya di kabupaten,” tegas Rettob, Kamis (28/8/2025).
Bupati menekankan, IPM adalah cermin nyata kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, data yang akurat menjadi pondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat hingga pelosok.
“IPM bukan cuma soal pendidikan. Angka harapan hidup itu cerminan pelayanan kesehatan kita. PDRB itu gambaran ekonomi kita. Semua harus terukur sampai tingkat distrik dan kampung!” seru Rettob dengan nada menggetarkan.
Rettob tak menutupi kekecewaannya. Selama dua bulan terakhir, laporan yang diharapkannya tak kunjung sampai di meja kerjanya. Kesabaran pun habis. “Saya sudah tunggu dua bulan, laporan belum ada! Kalau satu bulan ini tidak ada perkembangan, semua kepala distrik akan saya evaluasi habis-habisan!” ujarnya lantang.
Ultimatum itu menjadi penanda seriusnya komitmen Pemkab Mimika dalam membangun basis data yang kokoh, agar kebijakan pembangunan tidak lagi mengambang di level wacana, melainkan berpijak pada realitas lapangan. Dari angka kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi, semua harus terang benderang.
Kini, bola panas berada di tangan para kepala distrik. Satu bulan ke depan, waktu akan membuktikan: apakah ancaman evaluasi besar-besaran itu hanya gema atau benar-benar akan menggetarkan kursi birokrasi Mimika.
