APBD-P 2025 Kabupaten Mimika: Pendidikan dan Pembayaran Utang Jadi Prioritas Utama
TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan dua fokus besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama demi memenuhi ketentuan mandatory spending, diikuti penyelesaian utang daerah kepada pihak ketiga, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga honorer.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengumumkan hal tersebut usai melepas peserta Lomba Gerak Jalan Indah di halaman Graha Eme Neme Yauware, Senin (11/8/2025). Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa perubahan anggaran ini bukan sekadar penyesuaian, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan layanan publik berjalan tanpa hambatan.
“Kami sudah membahas APBD-P ini secara mendalam bersama seluruh OPD dan tim anggaran. Nilai totalnya tidak banyak berubah, tapi ada pergeseran alokasi. Kegiatan yang dinilai tidak bisa direalisasikan, kami batalkan. Ini bagian dari disiplin fiskal,” ujar Johannes.
Menurutnya, fokus pada pendidikan mutlak dilakukan lantaran anggaran pendidikan di APBD Induk masih belum memenuhi ketentuan 20 persen. Kekurangan sekitar 1,8 persen itu berdampak langsung pada penahanan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
“Kita harus memenuhi ketentuan 20 persen. Kalau tidak, DAU akan terus ditahan, dan sekarang sebagian sudah ditahan. Ini menyangkut keberlangsungan program dan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Selain pendidikan, APBD-P juga diarahkan untuk menutup kewajiban keuangan daerah. Termasuk di dalamnya, pembayaran gaji P3K dan tenaga honorer yang hingga kini belum terbayarkan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan gaji P3K dan honorer. Prioritas lainnya adalah program yang sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati, demi kemajuan Mimika,” pungkas Johannes.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemkab Mimika berharap APBD-P 2025 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi instrumen nyata untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki kepercayaan pihak ketiga, dan mempercepat pembangunan di wilayah ini.
