TIMIKA |LINTASTIMOR.ID), — Kritik adalah napas demokrasi. Tapi ketika kritik kehilangan akar pada pemahaman, ia bisa menjadi badai yang mengaburkan arah. Itulah pesan yang disampaikan Partai Golkar Kabupaten Mimika menanggapi pernyataan Yosep Temorubun, Ketua Aliansi Pemuda Kei Mimika (APKM), yang menyinggung pandangan Fraksi Golkar dalam persoalan dugaan perjalanan fiktif 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Partai Golkar, Jalan Pendidikan, Jumat (18/7), jajaran pimpinan partai tampil untuk meluruskan sekaligus menegaskan sikap. Hadir dalam kesempatan itu Ham Kora, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi; Iwan Anwar, Ketua Fraksi Golkar DPRK; serta Primus Natikapereyau, Ketua DPRD Mimika, Jumat (18/7/2025).
“Sebelum berbicara di ruang publik, alangkah indahnya bila seseorang berupaya memahami dulu substansi persoalan. Karena kritik tanpa dasar, ibarat anak panah yang lepas dari busurnya—tajam, tapi tak tentu arah,” ujar Ham Kora dengan nada tenang namun bernas.
Dalam pernyataannya, Ham Kora menegaskan bahwa Fraksi Golkar telah menjalankan fungsinya sesuai mekanisme pengawasan legislatif, dengan mengingatkan OPD atas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut, sesuai aturan, wajib ditindaklanjuti maksimal 60 hari setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh bupati.
“Apa yang disampaikan dalam sidang paripurna adalah bagian dari tugas konstitusional Fraksi Golkar. Kita tidak sedang menyudutkan siapa pun. Kita hanya memastikan, bahwa setiap temuan tidak menjadi bom waktu yang suatu saat meledak menjadi persoalan hukum,” imbuh Ham Kora.
Ia juga menyoroti pernyataan Yosep Temorubun yang terkesan menilai pandangan fraksi secara tendensius. Menurutnya, pendapat publik tentu sah, selama itu dilandasi itikad baik dan pemahaman yang memadai. Namun jika pendapat lebih pada posisi tawar politik atau opini sepihak, maka patut dipertimbangkan kembali dampaknya.
“Kalau niatnya mengawal pemerintah, kami apresiasi. Tapi kalau setiap koreksi terhadap pemerintah dianggap layak dikounter, lalu fungsi legislatif diletakkan di mana? Mari sama-sama kita jaga marwah demokrasi ini,” tegasnya.
Partai Golkar juga mempertanyakan konsistensi sikap APKM, yang saat pelantikan menyatakan diri sebagai mitra strategis pemerintah, pelopor perubahan, dan agen perdamaian. Pernyataan Yosep, dalam kacamata Partai Golkar, tidak mencerminkan semangat tersebut.
Ketua Fraksi Golkar, Iwan Anwar, menambahkan bahwa pernyataan Yosep sudah menyentuh ranah institusional partai, sehingga perlu diluruskan secara terbuka.
“Kami tidak alergi kritik. Tapi kritik juga harus adil. Tugas legislatif itu melekat—bukan karena suka atau tidak suka. Jadi jangan salah arah,” katanya lugas.
Sementara itu, Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapereyau, menekankan bahwa proses penyampaian pandangan fraksi di sidang paripurna telah berjalan sesuai koridor. Temuan BPK telah disampaikan dan bupati pun telah meresponnya secara prosedural.
“Harapan kami, semua pihak bisa memahami dinamika ini secara utuh. Karena jika salah mengerti, bisa jadi bumerang, memicu persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Dalam dinamika politik, kata-kata bisa membangun, bisa pula menggoyang fondasi kepercayaan. Maka bijaklah sebelum bersuara. Karena demokrasi bukan sekadar siapa yang paling nyaring, tetapi siapa yang paling memahami.
