TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Di tengah geliat pembangunan yang terus berdenyut di tanah Amungsa, sebuah gagasan tentang kemandirian ekonomi kembali ditegaskan: koperasi sebagai rumah bersama, tempat harapan-harapan kecil bertumbuh menjadi kekuatan besar. Tahun 2027, tujuh Koperasi Merah Putih akan berdiri di Mimika—bukan sekadar bangunan, melainkan simpul-simpul baru pergerakan ekonomi rakyat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyiapkan program ini dengan arah yang jelas: membangun di wilayah yang siap, agar mimpi tidak tertahan oleh persoalan teknis yang berlarut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi kunci utama agar pembangunan tidak tersendat sejak awal.
╔══════════════════════════════════╗
“Wilayah yang diprioritaskan adalah yang lahannya sudah siap sehingga pembangunan bisa segera direalisasikan tanpa hambatan.”
╚══════════════════════════════════╝
Sejumlah distrik seperti Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Timur, dan Iwaka telah masuk dalam daftar usulan. Sementara tiga distrik lainnya masih dalam pencarian lokasi yang memenuhi syarat—sebuah proses yang tidak hanya administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan sosial dan geografis.
Program Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dikerjakan oleh PT Agrinas, dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar untuk setiap unit yang bersumber dari APBN. Angka yang tampak pasti di atas kertas, namun di lapangan menyimpan cerita yang tak selalu sederhana.
Yogi mengakui, wilayah pegunungan menghadirkan tantangan tersendiri—jarak, akses, dan biaya distribusi material yang bisa melampaui perhitungan awal.
╔══════════════════════════════════╗
“Untuk daerah pegunungan, kebutuhan biaya tentu lebih besar karena faktor distribusi material yang cukup tinggi.”
╚══════════════════════════════════╝
Dalam skema ini, pemerintah daerah memegang peran penting: menyiapkan lahan sebagai fondasi awal, sementara pembangunan fisik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kolaborasi ini menjadi penentu apakah koperasi benar-benar bisa hadir sebagai solusi, atau sekadar rencana yang tertahan di tengah jalan.
Lebih jauh, Dinas Koperasi dan UMKM Mimika juga telah mengusulkan sekitar 40 lokasi dari total kampung dan kelurahan sebagai bagian dari peta pengembangan koperasi ke depan—sebuah visi jangka panjang yang menempatkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
Secara kontekstual, langkah ini mencerminkan upaya negara untuk kembali menguatkan ekonomi berbasis kolektif di tengah dominasi sistem pasar yang kian kompetitif. Koperasi, dalam makna terdalamnya, bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga ruang solidaritas—tempat masyarakat tidak sekadar menjadi pelaku, melainkan pemilik dari proses pembangunan itu sendiri.
Pada akhirnya, tujuh koperasi itu kelak bukan hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai penanda: bahwa di Mimika, harapan masih terus dirakit—pelan, pasti, dan bersama.
