JAKARTA | LINTASTIMOR.ID — Dari ruang sidang yang sarat simbol kenegaraan di Senayan, suara Indonesia tentang arah dunia kembali ditegaskan. Di tengah dinamika geopolitik yang terus bergejolak, terutama di kawasan Timur Tengah, parlemen Indonesia mengingatkan bahwa bangsa ini memiliki kompas moral dan politik yang jelas: perdamaian, hukum internasional, dan kepentingan rakyat.
Pesan itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar hari ini di Jakarta.
Di hadapan para anggota dewan, pemerintah, dan publik nasional, Puan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh abai terhadap perkembangan global yang semakin kompleks. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, menjadi pengingat bahwa stabilitas internasional adalah fondasi penting bagi masa depan bersama.
“Indonesia harus terus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan setiap negara.”
Pernyataan itu sekaligus menegaskan kembali konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan prinsip bebas dan aktif—tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, namun tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Di sisi lain, perhatian DPR tidak hanya tertuju pada dinamika global. Puan juga menekankan bahwa di tengah tantangan ekonomi dunia, pemerintah harus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap kokoh sebagai instrumen perlindungan kesejahteraan rakyat.
Terlebih menjelang Idulfitri, momentum yang selalu diiringi peningkatan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan BBM serta menjaga stabilitas harga bahan pokok agar masyarakat dapat menjalani Idulfitri dengan tenang.”
Seruan ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi domestik tidak boleh terganggu oleh tekanan global. Negara, melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasokan, harus hadir memastikan rakyat tetap terlindungi.
Secara kontekstual, pernyataan DPR RI tersebut menunjukkan dua wajah penting kebijakan nasional: menjaga posisi Indonesia sebagai aktor yang konsisten dalam diplomasi perdamaian dunia, sekaligus memastikan bahwa kebijakan global tidak menggerus stabilitas ekonomi dalam negeri. Dalam situasi global yang semakin tidak pasti, keseimbangan antara kepentingan internasional dan kesejahteraan rakyat menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan negara.
Di balik pidato resmi yang bergema di ruang sidang DPR itu, terselip pesan yang lebih dalam: bahwa arah sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politiknya, tetapi oleh keberanian untuk tetap berpihak pada hukum, perdamaian, dan kesejahteraan rakyatnya.
