Foto Caption : Jenni Pandallingan
TIMIKA |LINTASTIMOR.ID]-
Jenni Pandallingan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, mengatakan Pemerintah Pusat (Pempus) telah menonaktifkan 26 ribu akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Mimika yang akan dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat.
Terkait non aktif JKN, dirinya belum mengetahui secara jelas, alasan Pempus tersebut, namun saat ini Dinsos Mimika mulai melakukan verifikasi ulang data penerima JKN PBI ini.
“ informasi ada sekitar 26 ribu akses BPJS yang dinonaktifkan, Apabila dinyatakan tidak aktif ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk reaktivasi atau pengaktifan kembali akses JKN PBI BPJS Kesehatan,”ucapnya saat menghadiri kegiatan di Hotel Grand Tembaga, Selasa (1/7/2025)
Dengan verifikasi dan validasi data disetiap kampung kelurahan atau distrik dan masuk dalam kategori tidak mampu, selanjutnya surat pernyataan tidak mampu diberikan kepada Dinsos Mimika setelahnya Dinsos akan mengajukan pengaktifan kembali kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, kepesertaan yang dinonaktifkan namun dalam kondisi khusus atau kasus darurat ataupun dalam keadaan penyakit kronis dapat langsung menghubungi petugas RSUD sehingga petugas dapat memverifikasi data melalui aplikasi dan pengaktifan dapat langsung dilakukan.
“Jadi untuk masyarakat yang merasa BPJS Kesehatannya dibayarkan Pemerintah Pusat dapat melakukan pelaporan ke Dinsos dan akan kami lakukan verivali data sehingga aksesnya dapat kembali aktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, reaktivasi atau pengaktifan kembali akses BPJS Kesehatan ini dilakukan paling lambat dibulan Juli 2025.
“Perlu diketahui, JKN PBI ini menggunakan APBN , maka masyarakat segera lakukan pengecekan, karena batas waktu pengaktifan hanya sampai di bulan Juli 2025,” pungkasnya
